Spirit 212 terus menggema. Hadirilah Khataman Al Quran, Maulid Akbar, Shalat Ashar Berjamaah di Masjid At Taubah dan Gedung Al Washiyyah Foundation. 3 Januari 2017. Bersama KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). KH. Ma'ruf Amin. Syeikh Muhammad Jaber. Dr. KH. Mohamad Hidayat MBA MH
Versi CetakVersi Cetak
MUI: Pemaksaan Keyakinan Kepada Orang Lain Melanggar HAM

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi kepada berbagai pihak, khususnya jajaran kepolisian dan kepala daerah yang menjadikan fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 sebagai sumber rujukan dalam menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Sehubungan dengan munculnya berbagai tanggapan dan respon dari berbagai kalangan terhadap fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tentang Hukum menggunakan atribut keagamaan non muslim yang menimbulkan pemahaman keliru tentang fatwa tersebut, maka Dewan Pimpinan MUI menyampaikan surat pernyataan pandangan dan sikap  MUI.

“Substansi fatwa MUI tersebut menyatakan bahwa menggunakan atribut keagamaan non muslim adalah haram. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non muslim adalah haram,” ujar Ketum MUI Dr. KH. Ma’ruf Amin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Kiai Ma’ruf menegaskan, secara jelas bahwa fatwa tersebut ditujukan kepada umat Islam agar menjaga akidah dan keyakinannya, serta melarang pihak manapun untuk mengajak dan/atau memerintahkan kepada umat Islam untuk menggunakan atribut keagamaan non muslim.

“Karena hal itu bertentangan dengan akidah dan keyakinanya,” kata Kiai Ma’ruf dalam suratnya yang juga ditandatangani Sekjen MUI DR. H. Anwar Abbas, MM, MA.

Fatwa tersebut, jelasnya, dibuat dalam rangka penghormatan terhadap prinsip kebhinnekaan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Makna dari kebhinnekaan adalah kesadaran terhadap perbedaan dalam menjalankan keyakinan agamanya.

Dengan demikian, lanjutnya, faktor penting dalam prinsip kebhinnekaan adanya saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinannya tersebut kepada orang lain.

“Setiap bentuk pemaksaan keyakinan kepada orang lain adalah bertentangan dengan HAM dan konstitusi,” tegasnya.

Menurutnya, fatwa MUI mempunyai daya ikat keagamaan (ilzam syar’i) dan merupakan panduan bagi umat Islam dalam menjaga akidah dan keyakinannya.

"Serta menjadi kaedah penuntun dan sumber inspirasi dalam pembentukan peraturan perundangan di Indonesia," tutupnya. MP-MHS

 http://www.majalahperwira.com/berita/2016/12/20/404/mui-pemaksaan-keyakinan-kepada-orang-lain-melanggar-ham

Diposting oleh Husnie
Selasa, 20 Desember 2016 10:12:35

Rubrik : Berita - dibaca : 200 Kali